Upaya Khusus Kementerian Sosial dalam Penanganan Bencana Longsor di Cisarua

Bencana alam kembali menyentuh wilayah Indonesia, kali ini terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, yang dilanda tanah longsor pada Sabtu dini hari, 24 Januari 2026. Kejadian memilukan ini diduga akibat curah hujan tinggi yang melanda kawasan tersebut selama beberapa hari sebelumnya. Tanah yang telah menyerap banyak air kemudian mengalami pergerakan, mengakibatkan longsor yang merusak pemukiman warga dan menyebabkan banyak korban jiwa serta hilang.

Hingga akhir pekan lalu, jumlah korban telah mencapai 17 orang meninggal dunia, sementara 73 warga lainnya masih dinyatakan hilang. Melihat angka yang cukup mengkhawatirkan ini, tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) segera bergerak cepat, berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan organisasi pencarian dan penolong. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa Kemensos berkomitmen untuk mendukung proses pencarian serta penanganan para korban, terutama dengan menyalurkan bantuan logistik yang sangat dibutuhkan.

Dalam pernyataannya, Gus Ipul menekankan pentingnya kerjasama antara kementerian dan pemerintah daerah serta tim SAR gabungan, yang terdiri dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI-Polri, dan dinas sosial setempat, untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban dengan optimal. “Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi serta mendukung proses pencarian dan penanganan korban bersama unsur terkait,” ungkapnya.

Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 34 kepala keluarga, yang berjumlah total 113 jiwa, terpaksa mengungsi akibat bencana ini. Mereka kini menempati aula Kantor Desa Pasirlangu, di mana kondisi pengungsian sangat membutuhkan perhatian dan dukungan. Selain itu, bencana ini juga membuat 30 rumah di Kampung Pasirkuning dan sekitarnya mengalami kerusakan parah. Dalam situasi tanggap darurat ini, 498 jiwa sudah terdaftar sebagai pengungsi.

Kemensos telah mengerahkan bantuan logistik yang cukup kompleks, yang disalurkan melalui Gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Di antara bantuan tersebut terdapat berbagai kebutuhan, mulai dari tenda, kasur, selimut, hingga paket makanan siap saji yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas bencana. Bantuan ini mencakup 1 unit tenda serbaguna, 5 unit tenda keluarga, 50 lembar tenda gulung, 200 kasur, 200 selimut, serta paket makanan yang cukup untuk ratusan orang. Semua bantuan ini ditujukan untuk memastikan bahwa para korban dan pengungsi mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok selama masa darurat bencana.

Di tingkat daerah, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga berkontribusi dengan membuka dapur umum lapangan di SDN 1 Pasirlangu. Dapur umum ini mampu memproduksi sekitar 4.500 paket makanan per hari untuk memenuhi kebutuhan tiga kali makan bagi para pengungsi, dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah daerah, melalui Surat Keputusan Nomor 100.3.3.2/Kep.25-BPBD/2026, telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana yang berlaku dari 24 Januari hingga 6 Februari 2026. Penetapan status darurat ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan dan pemulihan pascabencana. Tim SAR gabungan tetap beroperasi di lokasi kejadian, melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban dengan penuh dedikasi.

Hingga malam hari pada 25 Januari, tercatat sepuluh orang korban sudah berhasil diidentifikasi, sedangkan tujuh korban lainnya masih dalam proses identifikasi. Proses verifikasi serta validasi ahli waris bagi para korban yang meninggal dunia juga sedang berlangsung, dengan harapan keluarga yang ditinggalkan dapat menerima pendampingan dan dukungan yang layak.

Bencana tanah longsor ini menjadi pengingat tentang betapa rentannya kawasan dengan kontur lereng curam, terutama saat curah hujan meningkat. Hal ini memerlukan perhatian lebih dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana, serta pentingnya pencegahan dan penanganan yang cepat.

Keberadaan Kementerian Sosial dan institusi terkait dalam upaya pencarian serta penanganan dampak bencana ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi masalah sosial, terutama saat krisis. Ke depan, diharapkan sinergi ini dapat terus terjaga dan ditingkatkan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak bencana di seluruh Indonesia.